Upaya PSSI Ganjal Piala Kemerdekaan Gagal
fdsinews.com – PSSI kembali harus gigit jari. Upaya mereka untuk mengganjal bergulirnya Piala Kemerdekaan melalui Kepolisian Republik Indonesia harus kandas usai diabaikannya surat mereka oleh korps baju coklat itu.
Menurut salah seorang sumber FDSINews, PSSI sempat mempersoalkan bergulirnya Piala Kemerdekaan, yang tanpa seizin mereka. Bahkan, menurut sumber tersebut, PSSI sempat menyebut Polri berpotensi melanggar undang-undang jika memberi izin bergulirnya Piala Kemerdekaan.
“PSSI berpegang keputusan PTUN yang memenangkan gugatan mereka. Karenanya, mereka masih menganggap diri sebagai induk cabang olahraga sepak bola Indonesia,” papar sumber yang tak mau disebut namanya ini.
Polri sendiri tak mau gegabah menyikapi tekanan PSSI ini. Karenanya, pada Kamis (13/08) pagi, mereka mengadakan rapat di Mabes Polri. Pada rapat ini, mereka mengundang juga perwakilan Menpora, BOPI dan Ketua Tim Transisi.
“Pada satu sesi rapat, permintaan PSSI ini sempat dibahas,” ujar sumber ini.
“Namun, seusai pertemuan tersebut, Polri tak lagi menghiraukan permintaan PSSI tersebut,” ia menandaskan.
Piala Kemerdekaan sendiri dijadwalkan akan diadakan pada 15 Agustus sampai 5 September di Medan, Serang, Cilegon, Solo, Bantul, dan Madiun. Rencananya, turnamen ini akan dibuka langsung Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo di Serang.Piala Kemerdekaan Kantongi Ijin BOPI
Piala Kemerdekaan dipastikan telah mendapat restu dari Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI). Hal ini diungkapkan Sekretaris Jenderal BOPI, Heru Nugroho.
“Kami sudah keluarkan rekomendasi Piala Kemerdekaan,” papar Heru.
“Baik Tim Transisi dan pelaksana nasional sudah memenuhi segala persyaratan.”
Sebelumnya, Piala Kemerdekaan sendiri dijadwalkan akan diadakan pada 15 Agustus sampai 5 September di Medan, Serang, Cilegon, Solo, Bantul, dan Madiun. Rencananya, turnamen ini akan dibuka langsung Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo di Serang.
Sementara itu, Tim Transisi menegaskan bahwa dalam menggelar perhelatan Piala Kemerdekaan 2015, semua pihak terkait harus berdasarkan pada semangat pembenahan tata kelola sepak bola nasional. Semua yang terlibat diharapkan menanamkan semangat sportifitas tinggi.
“Dengan komitmen tersebut diharapkan tidak akan terjadi lagi match fixing atau pengaturan skor seperti yang terjadi di kompetisi-kompetisi sebelumnya,” tandas salah seorang anggota Tim Transisi, Cheppy Wartono.