Sekjen BOPI : Jika Piala Presiden Dianggap Hajatan PSSI, Maka Rekomendasi Tidak Bakal Terbit

Jakarta, fdsinews.com – Meski gelaran turnamen sepakbola Piala Presiden secara prinsip sudah direstui Presiden dan pihak Mahaka selaku EO juga sudah mendapat referensi, akan tetapi secara legal administratif belum tentu semuanya bisa dipenuhi oleh pihak Mahaka.

Sekjen BOPI Heru Nugroho saat dikontak oleh reporter A1 menyatakan bahwa BOPI tak ingin hajatan ini diklaim sebagai hajatan yang berafiliasi ke PSSI. Ini adalah turnamen yang diprakarsai oleh Tim Transisi, dengan bukti bahwa TT lah yang pertama-tama memfasilitasi Mahaka untuk bisa bertemu dengan Menpora dan mendapatkan surat penunjukan sebagai EO turnamen.

Dan Menpora sendiri merasa perlu mendukung pihak Mahaka, karena misi Mahaka dianggap sejalan dengan perintah Presiden Jokowi yang ingin pemain bola tetap ada kegiatan dan tetap mendapat penghasilan, sekalipun pengurus PSSI nya sedang dibekukan dan tak bisa memutar kompetisi resmi sesuai statuta.

Heru mengatakan, pihak Mahaka harus melampirkan kontrak kerja profesional dengan masing-masing wasit yang bertugas di Piala Presiden, bukan berupa afiliasi ke PSSI dan wasitnya penugasan dari PSSI. Bahkan untuk Komisi Disiplin pun nantinya pihak Mahaka selaku EO turnamen juga harus membentuknya sendiri.

Jika dua syarat itu tidak dipenuhi, atau pihak Mahaka ngotot berafiliasi ke PSSI dalam hal penugasan wasit dan komisi disiplin, bisa dipastikan BOPI tak bersedia menerbitkan rekomendasi berlangsungnya turnamen Piala Presiden. Karena pengurus PSSI sedang dibekukan oleh Menpora, dan BOPI sebagai bagian dari pemerintahan tidak mungkin melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks berhubungan dengan PSSI, demikian kata Heru Nugroho. (alpha01-08/01)Keren

Komentar Pengunjung