BOPI Pertanyakan Legal Standing ISC & GTS
fdsinews.com, Jakarta, 1 April 2016 – Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) menyambut baik rencana digelarnya Indonesia Soccer Championship (ISC) yang akan berlangsung mulai 16 April 2016. Hanya saja ada beberapa hal yang membuat BOPI bertanya-tanya. Pertama terkait legal standing digelarnya kompetisi ISC. Kedua, tentang penunjukkan PT Gelora Trisula Semesta (GTS) sebagai penyelenggara kompetisi yang berbentuk kompetisi penuh atau liga. PT GTS sendiri berencana akan menggelar ISC A (level satu) dan ISC B (Level dua).
Selaku penyelenggara kompetisi yang berbentuk liga, PT GTS memang sudah menyampaikan surat permohonan rekomendasi kepada BOPI dengan nomor 019/GTS/III/2016 per tanggal 29 Maret 2016 tentang Penyelenggaraan Kompetisi ISC A 2016. Sayangnya, permohonan tersebut tidak menyertakan rekomendasi dari Tim Transisi Tata Kelola Sepakbola Nasional yang saat ini dibentuk pemerintah untuk bertindak sebagai acting PSSI atau induk organisasi cabor sepakbola setelah dibekukan pemerintah.
“Pertanyaannya, dari mana dasar hukum mendirikan kompetisi bernama ISC?…dari mana PT GTS mendapatkan mandat menggelar kompetisi ISC? Apalagi, formatnya liga. BOPI harus mempelajari secara cermat, tepat, dan akurat sebelum mengeluarkan rekomendasi,” kata Mayjen (Pur) Noor Amman, Ketua BOPI.
Menurut Noor Amman sejauh ini sejumlah kompetisi yang berformat turnamen yang sudah digelar punya legal standing yang jelas. Mulai dari Piala Kemerdekaan, Piala Presiden, Piala Jenderal Sudirman, Piala Gubernur Kalimantan Timur, sampai Piala Bhayangkara. Seluruhnya mendapatkan restu baik dari Tim Transisi Tata Kelola Sepakbola Nasional maupun Pemerintah karena jelas legal standing-nya. Sejauh ini, BOPI mendapatkan informasi bahwa ISC yang akan digelar PT GTS belum menyampaikan permohonan rekomendasi kepada Tim Transisi Tata Kelola Sepakbola Nasional. “Prosedurnya harus jelas agar semua bisa berjalan sesuai cita-cita reformasi tata kelola sepak bola nasional,” Noor Amman menegaskan.
Terkait kompetisi dengan format liga, BOPI tak mau gegabah mengeluarkan rekomendasi. Banyak hal yang harus dipelajari. Termasuk juga persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. BOPI tak ingin kasus penunggakan gaji pemain terulang. Belum lagi soal pajak dari badan hukum/perusahaan yang menaungi klub yang akan ambil bagian di ISC. BOPI tak ingin adalagi badan hukum bodong, yang sebenarnya tidak mengoperasikan klub (baca; Tim), dan mengemplang pajak, serta dimana tim dari klub dikelola oleh sebuah manajemen/task force tersendiri yang diluar struktur badan hukum klub.
“Kalau ISC mau dijadikan proyek percontohan, maka semuanya harus jelas dan transparan. Mulai dari sumber pendanaan, business model sampai perlindungan terhadap pemain dan karyawan lainnya serta status badan hukum/perusahaan yang menaungi klub peserta. Jangan sampai di tengah jalan malah menimbulkan banyak masalah atau mengulang masalah-masalah sebelumnya,” kata Noor Amman.
Sekjen BOPI, Heru Nugroho, menambahkan bahwa untuk menggelar kompetisi model liga banyak hal yang harus dilakukan. Mulai dari memperiksa calon klub peserta yang akan ambil bagian dengan telah mengikuti standar kelayakan dasar berdasarkan regulasi AFC/FIFA untuk lisensi klub professional. Ketentuan dan legalitas pemain asing, kontrak pemain dengan badan hukum klub, wajib sesuai dengan regulasi fifa dan juga regulasi negara (dalam hal ini UU Ketenagakerjaan), sampai kepada pemberlakukan asuransi kepada para pemain. “Karena sifatnya kompetisi liga, maka banyak hal yang harus dibicarakan. Termasuk didalamnya terkait integritas olahraga khususnya pencegahan potensi match fixing yang masih menjadi penyakit kronis di sepak bola Indonesia sampai saat ini,” kata Heru.
Heru juga mempertanyakan status dan kedudukan PT GTS. Maklum, sejauh ini tersiar kabar melalui media, kalau PT GTS adalah anak perusahaan PT Liga Indonesia yang merupakan bagian dari target agenda reformasi Tata Kelola Sepak Bola Indonesia. Apalagi, kabar beredar menyebutkan ISC itu adalah kamuflase dari ISL yang disamarkan. “Nah, ini yang harus diperjelas terlebih dahulu. Jangan sampai main kucing-kucingan. Kita harus punya niat yang tulus untuk membenahi dan mereformasi sepak bola nasional ke arah yang lebih baik. Sepak bola yang bersih, sehat secara finansial, dan berprestasi,” Heru menegaskan. “Reformasi sepak bola nasional tak boleh setengah-setengah. Harus tuntas sampai akar-akarnya. Ini harapan semua pecinta sepak bola nasional.”