Siaran Pers – BOPI: BOPI Berperan Selamatkan Uang Negara

Pada 29 January 2016 08:16 WIB

fdsinew.com, Jakarta, 29 Januari 2016 – Dalam tiga tahun terakhir Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) berperan besar dalam melakukan fungsi pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian terhadap setiap kegiatan olahraga profesional Indonesia. BOPI mampu menjadi filter terhadap aturan (rules of the game) olahraga profesional yang tidak dijalankan dengan baik oleh Induk Olahraga bahkan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olahraga Indonesia (KOI).

Mulai dari tinju, golf, Muangthai, basket profesional, Liga Voli Profesional, sampai yang teraktual kompetisi sepak bola profesional (Indonesia Super League) tak lepas dari pengawasaan yang dilakukan BOPI. Belakangan, nama BOPI menjadi “buah bibir” lantaran mampu melakukan pengawasan melekat terhadap kompetisi profesional paling digemari masyarakat Indonesia: Sepak Bola.

Lewat pengawasan yang ketat, cermat, dan intensif dengan berlandaskan regulasi standar lisensi klub profesional yang dikeluarkan FIFA, tapi tidak dijalankan Induk Olahraga (baca: PSSI), BOPI mampu menyelamatkan uang negara dalam jumlah miliaran rupiah. BOPI menindak tegas klub-klub profesional yang tidak memiliki akte pendirian PT, tak punya NPWP, sampai klub yang melakukan pengemplangan pajak. Belum lagi, soal kontrak pemain dan kelalaian klub terhadap gaji pemain yang tak dibayarkan. BOPI melakukan pengawasan superketat yang justru diabaikan oleh Induk Organisasi.

“Kami berperan besar menertibkan klub-klub sepak bola profesional yang tidak punya NPWP dan mengemplang pajak. Selain itu, kami juga menjaga dan mengawasi hak-hak pemain (baca: gaji) yang terabaikan bahkan tertunggak sampai berbulan-bulan yang jumlahnya miliaran,” kata Heru Nugroho, Sekretaris Jenderal BOPI. “BOPI dengan tegas tidak memberikan rekomendasi pertandingan selama semua persyaratan profesional tidak dijalankan yang justru diabaikan induk olahraga (PSSI) selama bertahun-tahun,” Heru menegaskan.

BOPI sendiri dibentuk berdasarkan pasal 87 ayat (3) Undang Undang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) nomor 3 tahun 2005 dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007. Pasal 87 ayat tiga UU SKN menjelaskan (3) bahwa pengawasan dan pengendalian olahraga profesional dilakukan oleh lembaga mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah. Sementara pasal 37 PP Nomor 16 Tahun 2007 menjelaskan bahwa Menteri (Menpora) bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian olahraga professional yang dalam tugasnya dibantu Badan Olahraga Profesional pada tingkat nasional dengan tugas-tugas: a. menetapkan kebijakan pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian olahraga profesional; b. melakukan pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan olahraga profesional; c. melakukan pengkajian dan pengembangan sistem pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian olahraga profesional; dan d. menetapkan standar, norma, prosedur, dan kriteria pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian olahraga profesional.

Menilik dua landasan hukum di atas sangat jelas fungsi dan peran BOPI. “BOPI menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan aturan negara dan kami selalu berusaha konsisten menjalankan aturan tersebut. Karena itulah BOPI sekuat tenaga berusaha menjaga marwah, hakekat, dan makna dari arti professional di bidang olahraga dengan segala turunannya yang justru banyak dilanggar Induk Olahraganya sendiri,” kata Mayjen (Pur) Noor Amman, Ketua Umum BOPI. “Kami patuh dan taat terhadap undang-undang dan berusaha menjalankan dengan sebaik-baiknya dan setegas-tegasnya,” Noor Amman menambahkan.

Uniknya, di saat BOPI begitu aktif menjalankan fungsi dan perannya di olahraga profesional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yudi Crisnandi, justru memiliki pemikiran berbeda. Melalui surat edaran bernomor R/71/M.PANRB/11/2015 tertanggal 2 November 2015 yang ditujukan kepada Presiden RI Joko Widodo, BOPI menjadi salah satu dari 14 Lembaga Non Struktural (LSN) yang direkomendasikan dibubarkan dengan alasan tumpang tindih serta tidak mengedepankan efektivitas dan efisiensi.

Dua alasan yang dikedepankan Menpan RB terkesan dibuat-buat. Utamanya, terkait BOPI. Maklum, taka da tumpang tindih tugas yang dijalankan BOPI. Selain itu BOPI juga termasuk lembaga yang sangat efektif dan efisien dalam menjalankan tugas maupun penggunaan anggaran. Sebagai catatan pada 2014 BOPI hanya mendapatkan anggaran Rp 1,5 miliar dan hanya terserap Rp 750 juta. Pada tahun lalu, BOPI hanya mendapatkan anggaran Rp 1,38 miliar. Jumlah yang terbilang minim di tengah harus mengawasi begitu banyaknya olahraga profesional Indonesia yang ada saat ini.

Rencana Yudi membubarkan BOPI juga sangat lemah. Maklum, BOPI diperkuat lewat UU SKN Tahun 2005 dan PP Nomor 16 Tahun 2007 yang bila harus dibubarkan harus melalui judicial riview di Mahkamah Konstitusi. “Banyak masalah di olahraga professional yang terabaikan selama ini oleh induk organisasinya. BOPI sangat aktif untuk mengawasinya dan terbukti sangat efektif mengembalikan nilai-nilai professional,” kata Heru. “Bila BOPI dibubarkan kami tak masalah. Itu hak prerogratif Presiden tentunya berdasarkan hasil telaah. Tapi, Negara juga harus melihat dalam kaca mata yang lebih luas. Betapa banyak uang negara yang terselamatkan lewat peran dan fungsi BOPI,” Heru menegaskan. “Alasan yang dikeluarkan Menpan RB terkesan bergurau. Mari kita senyum-senyum saja bila benar-benar dilakukan. Mau dibawa kemana olahraga professional negeri ini?”.

Rancana menonaktifkan 14 Lembaga Non Struktural (LNS), dan BOPI termasuk di dalamnya memang belum final. Maklum, semua masih harus dibahas dalam rapat koordinasi khusus (Rakorsus) bersama Menkopulkam di ruang rapat Bima Kemenko Polhukam, Jalan Merdeka Barat Nomor 15, Jumat (29/1). “BOPI sejauh ini sangat berperan besar menjalankan fungsi dan tugas pengawasan terhadap olahraga profesional di Indonesia. Bahkan sangat membantu tugas Kemenpora,” kata Gatot Dewa Broto, Juru Bicara Kemenpora. “BOPI masih sangat dibutuhkan untuk menata olahraga professional dan menegakkan aturan lewat fungsi pengawasannya. Bisa dibayangkan bila BOPI tidak ada, olahraga professional kita akan sangat lemah dalam penegakkan aturan,” Gatot menambahkan. ***

Untuk keterangan lebih lanjut hubungi:
Heru Nugroho
Sekjen BOPI
Telepon: +62 812 2258 9953 [truncated by WhatsApp]

Komentar Pengunjung

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com