Kriminalisasi Suporter, KORUPSSI Akan Laporkan PSSI Ke FIFA

Pada 12 June 2014 11:03 WIB

FDSInews – Tim advokasi KORUPSSI (Koalisi Kebebasan Berekspresi Untuk Reformasi dan Transparansi PSSI) berencana melaporkan PSSI ke FIFA karena mengkriminalisasi suporter dan menghalangi kebebasan bereskpresi.

Rencana pelaporan tersebut merupakan tindak lanjut dari kasus yang menimpa aktivis Save Our Soccer (SOS) Apung Widadi. Sebagaimana yang diketahui, Apung dilaporkan oleh Divisi Hukum PSSI ke Bareskrim Polri.

Laporan tersebut didasarkan pada status yang disampaikan Apung Widadi di grup dengan kategori rahasia bernama “Forum Diskusi Suporter Indonesia (FDSI)” pada media sosial Facebook. Di grup tersebut, Apung menuliskan status  yang berisi kritikan atas dugaan adanya “permainan” oleh oknum di tubuh PSSI yang tidak transparan dan mempunyai muatan politik.

Pendapat yang yang disampaikan Apung terkait skandal yang terjadi di PSSI khususnya pada Tim Nasional U-19, merupakan pesan yang digunakan untuk kepentingan privatnya. Ironisnya hal itu justru dituduh melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 310, 311 KUHP dan Pasal 27 Jo. Pasal 45 UU ITE dengan kalimat seperti berikut: “Kasihan ya timnas U-19, pendapatan dari hak siar SCTV senilai Rp 16 M diputar LNM untuk membiayai Persebaya palsu.”

Selain ketidak sesuaian materi yang dipidanakan, KORUPSSI juga menyoroti kecacatan formil dalam Surat Panggilan terhadap Apung terkait pelaporan PSSI tersebut. Yakni surat tersebut dikirimkan ke alamat yang salah. Dalam Surat Panggilan Nomor: Spgl/2664/V/DitReskrimsus pihak kepolisian memanggil Apung Widadi untuk dimintai keterangan sebagai saksi dengan mencantumkan alamat Jalan Siaga II No. 31 Pasar Minggu Jakarta Selatan, alamat tersebut bukanlah alamat Apung Widadi yang tepat maupun alamat kantor kuasa hukum Apung sebagai domisili hukumnya.

Tim Advokasi “KORUPSSI” (Koalisi Kebebasan Berekspresi Untuk Reformasi dan Transparansi PSSI) menyatakan dengan tegas untuk siap mendampingi Apung Widadi dalam menghadapi kriminalisasi yang dilakukan PSSI. Peristiwa ini merupakan pembungkaman serius terhadap kebebasan berekspresi, berpendapat serta menutup ruang kritik untuk perbaikan. Ini adalah ancaman besar terhadap demokrasi yang menjadi dasar kenegaraan Indonesia.

Untuk itu Tim Advokasi koruPSSI yang terdiri dari organisasi masyarakat seperti Yayasan LBH Indonesia, LBH Jakarta, ICJR, Elsam, PIL-Net, LBH Pers, IHCS, SAFENet, ICT Watch, dan banyak individu yang peduli terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi untuk reformasi PSSI menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Meminta aparat penegak hukum (Polda Metro Jaya) untuk serius dalam proses hukum, terkait pemeriksaan laporan dan pembuatan surat panggilan;

2. Menuntut PSSI untuk menghentikan upaya mengkriminalisasi suporter di Indonesia karena itu adalah bentuk halangan terhadap Aktivis dan Human Rights Defender dalam mendorong perbaikan dan kemajuan lembaga publik;

3. Menuntut PSSI untuk membuka seluas-luasnya akses informasi keuangan dan transparansi pengelolaan PSSI sebagai lembaga publik dan dibukanya partisipasi publik dalam hal pengawasan dan evaluasi.

(hmm)

Komentar Pengunjung

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com